MENKO PEREKONOMIAN KEMBALI HADIR PADA RAKER LANJUTAN

14-04-2010 / KOMISI XI

 

 

Sejumlah anggota Dewan kembali meminta Raker Lanjutan mengenai pembahasan Kebijakan Fiskal dan Asumsi Makro Ekonomi dalam RAPBN Perubahan 2010 ditunda sampai Menko Perekonomian hadir dalam raker.

Pendapat tersebut mengemuka saat Raker Lanjutan Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bapenas Armida Alisjahbana, Kepala BPS Rusman Heriawan, yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis, di Gedung Nusantara I, Rabu, (14/4).

Pada kesempatan tersebut, Arif Budimanta dari Fraksi PDIP mengatakan  dalam Rapat kemarin telah disepakati bahwa rapat akan dihadiri oleh Menko Perekonomian sehingga apabila rapat diskors bukan berarti rapat telah selesai sehingga undangan untuk Menko Perekonomian masih berlaku sesuai dengan Tata tertib DPR tentang Raker.

“Saya meminta Raker diskors selama satu jam untuk menunggu hadirnya Hatta Radjasa selaku Menko Perekonomian, pimpinan juga harus segera menanyakan langsung kepada Menko Perekonomian perihal kepastian kehadirannya,”paparnya.

Pimpinan Sidang Emir Moeis menyetujui usulan dari Arif Budimanta untuk menskors rapat selama satu jam. Namun hal tersebut menuai banyak protes dari beberapa anggota yang hadir sehingga keputusan skor tersebut di cabut kembali.

Laurens Bahang Dama anggota Fraksi PAN mengemukakan bahwa rapat ini merupakan lanjutan dari rapat kemarin dan Menko telah mendelegasikan kepada Menkeu Sri Mulyani sehingga rapat tetap dilanjutkan dan kita harus memberikan waktu kepada Menkeu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anggota Dewan pada raker kemarin.

Senada dengan Laurens, anggota Fraksi Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan, datang atau tidaknya Menko Perekonomian tetap saja rapat akan dilanjutkan, karena agendanya hanya mendengarkan jawaban dari pertanyaan- pertanyaan Raker lanjutan semalam. “Kalau terus-terusan berdebat tidak akan selesai, sebaiknya dilanjutkan karena ini telah disepakati sama seperti semalam Pak Hatta pun tidak datang,” ungkapnya.

Edison Betaubun anggota Fraksi Golkar menyetujui dilanjutkannya rapat, namun dia memberikan catatan terkait Raker tersebut. “Ini adalah kali pertama dan terakhir kalinya permainan-permainan dari pemerintah, jadi kalau hal seperti ini terjadi lagi, maka saya orang pertama yang akan menolak pemerintah,” tegasnya.

 

 

Investasi Meningkat

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, asumsi pertumbuhan ekonomi  sebesar 5,5 persen dalam RAPBN-P 2010 masih masuk dalam range BI dan memungkinkan untuk direvisi keatas hingga mencapai 5,7 persen dengan melihat kondisi perekonomian global dan domestik yang semakin membaik.

Menyinggung kondisi perekonomian 2010, Sri Mulyani mengatakan, semua komponen pertumbuhan ekonomi 2010 diperkirakan meningkat. Konsumsi pemerintah meningkat dari 9,3 persen menjadi 9,6 persen, sedangkan investasi dari 7,2 menjadi 7,8 persen.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, konsumsi pemerintah mengalami penurunan karena dipengaruhi belanja untuk Pemilu legislatif dan adanya stimulus Fiscal dan investasi mengalami peningkatan dari 3,3 persen pada tahun 2009 menjadi 7,8 persen pada tahun 2010.

Sementara, Ketua BPS Rusman Heriawan menyatakan bahwa pihaknya sependapat dengan pernyataan pemerintah yang menyatakan pertumbuhan  ekonomi makro dapat mencapai diatas 5,5 persen

Dia menambahkan dengan berbagai asumsi mengenai laju inflasi selama 9 bulan ini, kemungkinan besar bisa menyentuh titik 5,7 persen, namun tetap saja bisa saja menurun apabila tidak dapat dikelola dengan baik. (si)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...